Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Prof. Yassierli, Ph.D (Dok. Humas Kemnaker).
PRIORITAS, 8/7/2026 (Medan): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat produktivitas, kompetensi, dan pelindungan tenaga kerja sebagai strategi menghadapi perubahan dunia kerja yang dipicu transformasi industri, digitalisasi, serta dinamika ekonomi global.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pembangunan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan setiap pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperoleh pelindungan secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).
Menurut Yassierli, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat konstitusi yang menjadi dasar setiap kebijakan ketenagakerjaan. Perubahan teknologi dan ekonomi global membuat pemerintah harus terus menyesuaikan strategi agar tenaga kerja Indonesia tetap mampu bersaing.
"Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan," ujar Yassierli.
Ia menjelaskan peningkatan kompetensi menjadi salah satu prioritas Kemnaker untuk menciptakan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan industri. Berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan terus diperkuat agar pekerja mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, Kemnaker juga meningkatkan sistem pelindungan pekerja, mulai dari tahap sebelum memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Langkah tersebut diiringi penyempurnaan berbagai instrumen ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja.
Yassierli menilai keberhasilan transformasi ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, hingga perguruan tinggi.
"Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," katanya.
Ia menambahkan hubungan industrial yang harmonis menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memperkuat kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.
"Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat," tuturnya. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
