PRIORITAS, 9/4/26 (Jakarta): Peneliti politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah pernyataannya mengenai adanya konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut dilaporkan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur atas dugaan melakukan penghasutan untuk melawan pemerintah.
"Dilaporkan Rabu, 8 April 2026, sekitar pukul 21.30 WIB, terkait Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/4/26).
Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026. Hingga kini, pihak kepolisian belum mengungkap secara rinci isi laporan yang diajukan.
Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana penghasutan yang dilakukan di ruang publik, baik secara lisan maupun tertulis.
Sebelumnya, Ketua Umum Presidium Kebangsaan 08, H. Kurniawan, juga menyampaikan rencana untuk melaporkan Saiful Mujani serta tokoh NU, Islah Bahrawi atau Cak Islah, ke Bareskrim Polri pada Jumat (10/4/26).
"Saya bersama tim hukum kami akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan resmi terhadap percobaan menggulingkan kekuasaan seorang Prabowo Subianto," ucap Kurniawan di Jakarta, Rabu (8/4/26).
Menggulingkan pemerintah
Kurniawan menilai keduanya paling vokal menyuarakan ajakan untuk menggulingkan pemerintah.
"Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, ya, karena mereka inilah yang paling getol menyuarakan, mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian, mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah," imbuh Kurniawan, dikutip dari Antara.
Ia menyatakan telah berusaha menjalin komunikasi agar pernyataan tersebut dicabut serta disertai permintaan maaf, namun tidak memperoleh respons.
Akibatnya, sejumlah relawan yang tergabung dalam DPP Rampas, Setia 08, Garda Raya 08, Garuda Astacita Nusantara, dan Garuda Emas memutuskan untuk menempuh jalur hukum. (P-Zamir)
