PRIORITAS, 25/7/26 (Jakarta): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kebijakan kuota hangus berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat, didesak Komisi I DPR RI agar operator layanan telekomunikasi segera menjalankannya.
Dikatakan anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh putusan itu telah menegaskan setiap hak masyarakat yang didapat dengan sah harus tetap mendapat perlindungan.
"Setiap hak masyarakat yang diperoleh secara sah dan telah dibayar harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, saya mendorong operator telekomunikasi untuk segera menjalankan putusan ini secara konsisten," ujar Oleh seperti dikutip Antara, Jumat (24/726).
Dikatakan politikus PKB itu, konsumen selama ini terus dirugikan dengan kebijakan kuota hangus yang diterapkan semua operator layanan telekomunikasi. Padahal, penghapusan kuota secara sepihak itu tak dapat dibenarkan.
"Walaupun sisa kuota mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, bagi masyarakat tetap memiliki nilai dan merupakan hak yang telah dibayar," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR bidang komunikasi dan informatika, Nurul Arifin. Dia menilai sisa kuota internet merupakan hak milik konsumen dan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi.
Menurut Nurul internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
"Kuota internet yang sudah dibayar masyarakat adalah hak mereka, sehingga tidak semestinya hilang begitu saja tanpa dapat dimanfaatkan," kata politikus Golkar itu.
Hanya saja Nurul mengingatkan agar implementasi putusan tersebut tidak justru melahirkan masalah baru, misalnya berupa kenaikan tarif layanan atau pengurangan paket data yang pada akhirnya juga membebani masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat memperoleh hak untuk menyimpan sisa kuota, tetapi harus membayar lebih mahal. Itu tentu bertentangan dengan semangat putusan MK yang ingin memberikan keadilan bagi konsumen," harapnya.(P-*/am)
