PRIORITAS, 16/9/25 (Jakarta): Kasus korupsi kuota haji menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan siap memberikan keterangan bila diminta penyidik, demi menghormati hukum yang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Jakarta.
Ia menekankan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap pengurus PBNU yang dipanggil harus patuh dan kooperatif.
“Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum,” kata Gus Ipul, dikutip Beritaprioritas dari Antara, Selasa (16/9/25).
PBNU menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik rasuah kuota haji. Dukungan terhadap KPK disebut sebagai bukti keseriusan menjaga marwah organisasi.
“Yang penting kita pastikan PBNU tidak terlibat. PBNU menghormati upaya penegakan hukum oleh KPK,” ucap Saifullah Yusuf.
Libatkan PPATK
Sebelumnya, KPK menyebut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini dilibatkan untuk menelusuri aliran dana, termasuk ke arah PBNU. Penelusuran disebut bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan kerugian negara bisa dipulihkan.
KPK juga telah meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/25). Langkah ini menjadi bagian awal dari proses panjang penyidikan.
Pada Minggu (11/8/25), KPK merilis perhitungan awal kerugian negara. Nilainya disebut lebih dari Rp1 triliun. Tiga orang dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Selain KPK, DPR RI ikut menyisir masalah kuota haji. Panitia Khusus Angket Haji menemukan dugaan kejanggalan di tambahan 20.000 kuota pada penyelenggaraan 2024. Dari jumlah itu, Kemenag membagi 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.
Temuan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Aturan itu jelas mengamanatkan 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.
Dari titik inilah, kasus korupsi kuota haji makin terang benderang. PBNU memastikan posisinya tetap tegak di jalur hukum. Pernyataan sikap ini menutup spekulasi soal dugaan keterlibatan organisasi.
Kasus korupsi kuota haji kini dipantau publik luas. PBNU berkomitmen mendukung kerja KPK agar skandal ini cepat terungkap dan kerugian negara segera dipulihkan. (P-Khalied M)
