PRIORITAS, 4/5/24 (Jakarta) : Tahun 2025, Kantor Pertanahan (Kantah) Pertanahan tak ada lagi yang memberikan pelayanan analog, melainkan layanan elektronik. Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mengimplementasikan pelayanan publik yang terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Hal transformasi ini pun sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh instansi pemerintahan menjalankan Digital Melayani (Dilan). Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (3/5/2024).
"Jadi, tidak ada lagi Kantah memberikan pelayanan secara analog, kita akan konversi semuanya di tahun 2025 menjadi layanan elektronik," jelas Suyus.
Tentu, Kementerian ATR/BPN akan melakukan perubahan-perubahan terkait sistem yang telah diperbaiki. "Hasil studi banding, hasil kita berdiskusi dengan beberapa negara, kita sudah yakin dan Bank Dunia juga sudah memberikan beberapa penguatan terhadap sistem yang akan kita kembangkan," sambung Suyus.
Adapun pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 Kantah di Kabupaten/Kota Indonesia menjalankan layanan pertanahan secara elektronik.
Menurut Suyus, transformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh instansi pemerintahan menjalankan Digital Melayani (Dilan).
Dalam pelaksanaannya, hal ini membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Suyus berharap, dengan dukungan berbagai pihak, Kementerian ATR/BPN semakin maju dan masyarakat pun terhindar dari kejahatan pertanahan yang disebabkan oleh mafia tanah. “Kita sama-sama menjaga bagaimana sistem pelayanan pertanahan kita menjadi lebih baik,” tegas Suyus. (P-KPS/wl)
