PRIORITAS, 2/2/26 (Palembang): Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menyatakan perkara korupsi yang menjerat almarhum KMS H Abdul Halim Ali alias H Halim gugur demi hukum.
Ketua majelis hakim Tipikor PN Palembang, Fauzi Isra, SH, MH, menegaskan, hak penuntutan pidana terhadap terdakwa H Halim telah hapus karena yang bersangkutan meninggal dunia. Oleh karena itu, seluruh proses persidangan dalam perkara tersebut dinyatakan dihentikan.
Disebutkan, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan sejumlah dasar yang menjadi alasan utama penghentian penuntutan.
Pertama adalah fakta bahwa terdakwa H Halim telah menjalani proses persidangan, namun perkara tersebut belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.
“Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa telah diperiksa dalam agenda pembacaan putusan sela,” ujar Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra.
Pertimbangan kedua, majelis hakim juga menimbang adanya surat keterangan kematian atas nama KMS H Abdul Halim Ali. Surat tersebut bernomor 472/0091/RSUD/1/2026 tertanggal 22 Januari 2026 dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Palembang. Surat yang dimaksud secara resmi menyatakan bahwa terdakwa H Halim telah meninggal dunia.
Permohonan Kajari Muba
Pertimbangan lainnya, adalah adanya surat permohonan penghentian penuntutan pidana yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba), Sumsel.
Permohonan tersebut diajukan setelah pihak kejaksaan menerima kepastian hukum terkait wafatnya terdakwa.
Lebih lanjut, majelis hakim menegaskan bahwa penghentian perkara ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan penuntutan pidana hapus apabila tertuduh atau terdakwa meninggal dunia.
“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP, apabila tertuduh dinyatakan meninggal dunia, maka penuntutan pidana yang melekat pada diri terdakwa hapus atau gugur demi hukum,” ungkap Fauzi Isra.
Untuk itu, majelis hakim menyatakan perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan penuntutan pidana terhadap terdakwa H Halim dinyatakan gugur demi hukum serta menghentikan pemeriksaan perkara dengan Nomor 85/Pidana.Sus/TPK/2025/PN Palembang.
Disebutkan dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim juga menyoroti bahwa perkara tersebut belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Di samping itu, barang bukti dalam perkara tersebut juga belum pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.
Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa status barang bukti dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan penghentian perkara ini.
“Menetapkan, menyatakan hak penuntutan penuntut umum atas diri terdakwa KMS H Abdul Halim Ali hapus atau gugur demi hukum dikarenakan telah meninggal dunia,” tegas Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar penetapan, dilansir dari media setempat, sumeks.co.
Dengan penetapan tersebut, majelis hakim secara resmi menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa H Halim dihentikan.
Putusan ini sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian proses hukum dalam perkara yang bersangkutan di Pengadilan Tipikor PN Palembang. (P-*/ht)
