Lompat ke konten
Breaking
KPK

Terima sedan mewah dari pengusaha, anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy dibidik KPK

Giovanni Riung1 menit baca
Bagikan
Screenshot 2026-09-10 at 20.35.52
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (ANTARA/Rio Feisal).

PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Penyidik lembaga antirasuah mengusut pemberian mobil mewah jenis sedan merek Mercedes-Benz untuk anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni pada Kamis (10/9/2026). Bahkan, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan pemeriksaan saksi BHS dari pihak showroom mobil di Jakarta. "Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mengonfirmasi saksi yang merupakan pihak dari showroom mobil atas pembelian mobil sedan mewah oleh pengusaha EBS yang kemudian diduga diberikan untuk anggota DPRD Kota Bengkulu VLA," katanya.

Sementara itu, penyidik terus menggali transaksi pembelian kendaraan antara pengusaha EBS dan pihak showroom mobil. Sebab, pemberian mobil mewah tersebut berkaitan erat dengan kasus dugaan suap proyek di Bengkulu. Selain itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pentingnya kesaksian BHS di Jakarta. "Keterangan saksi dimaksud tentunya membantu penyidik untuk menjelaskan dan memberikan konfirmasi terkait pembelian mobil dimaksud," ujarnya.

Selanjutnya, KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka utama skandal suap proyek. Oleh karena itu, petugas meluaskan penggeledahan ke rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman. Langkah cepat ini membuahkan hasil berupa penyitaan uang tunai bernilai Rp4 miliar.

Bukan hanya itu, penyidik menyasar kantor swasta pengelola alat kesehatan serta limbah di Kota Bengkulu. Di sana, petugas mengumpulkan bukti tambahan guna menetapkan tersangka baru dalam kasus suap proyek. Artinya, ketegasan KPK sanggup membongkar praktik gratifikasi fasilitas mewah para pejabat daerah.

Dengan demikian, pemeriksaan saksi showroom mobil sanggup memperjelas alur aliran dana suap proyek di Bengkulu. Akhirnya, proses penegakan hukum yang transparan berhasil menyelamatkan keuangan negara dari praktik korupsi. (P-*Ant/Gio R)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami