PRIORITAS, 8/2/2026 (Nusantara): Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Lokakarya Literasi Keuangan Digital dan Edukasi Legalitas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi para pelaku usaha di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas serta daya saing UMKM lokal agar mampu tumbuh berkelanjutan seiring pembangunan IKN.
Workshop Batch 1 dilaksanakan pada 3–4 Februari 2026 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja. Sementara itu, Workshop Batch 2 berlangsung pada 5–6 Februari 2026 di BPU Kantor Kecamatan Samboja Barat. Peserta mendapatkan materi terkait manajemen keuangan berbasis digital serta edukasi legalitas usaha untuk mendorong UMKM menjadi lebih akuntabel, profesional, dan kompetitif.
Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung target pembangunan IKN, termasuk sasaran 0 persen kemiskinan pada 2035, melalui penguatan ekosistem digital UMKM. Penguatan ini mencakup fasilitasi penjualan daring, promosi usaha, penyaluran insentif, serta pendampingan pelatihan berkelanjutan.
Sebanyak 120 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 60 peserta di Kecamatan Samboja dan 60 peserta di Kecamatan Samboja Barat. Kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari delineasi IKN yang memiliki fungsi strategis sebagai daerah penyangga, dengan cakupan 13 desa/kelurahan di Samboja dan 10 desa/kelurahan di Samboja Barat.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, menyampaikan harapannya agar pelatihan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan usaha peserta.
“Melalui workshop ini, kami berharap para pelaku UMKM dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju, profesional, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah IKN,” ujar Conrita.
Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam upaya memberdayakan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lokal berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi wilayah penyangga serta mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan. (P-bwl)
