PRIORITAS, 26/5/26 (Mataram): Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap I Gde Aris Chandra Widianto, terdakwa dalam kasus pembunuhan anggota Paminal Polda NTB, Brigadir Muhammad Nurhadi. Vonis pidana yang sebelumnya dijatuhkan selama 8 tahun kini dipotong menjadi 3 tahun penjara.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan adanya perubahan hukuman tersebut. Ia menyebut keputusan itu tertuang dalam putusan banding nomor 149/PID/2026/PT MTR.
"Amar lengkapnya sudah kami tayangkan dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Mataram," ujarnya di Mataram, Selasa (26/5/26).
Dikutip dari Antara, majelis hakim banding yang dipimpin Siti Hamidah mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum serta membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap Gde Aris Chandra dalam perkara nomor 665/Pid.B/2025/PN Mtr.
"Jadi, dengan dibatalkannya putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim banding mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu primer," tuturnya.
Majelis hakim tingkat banding memutuskan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Kendati demikian, hakim menilai Gde Aris Chandra terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan serta menghalangi proses pengungkapan kejahatan atau menghilangkan barang bukti (obstruction of justice).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gde Aris Chandra Widianto dengan pidana penjara selama tiga tahun," bunyi amar lanjutan putusan banding terhadap terdakwa Gde Aris Chandra.
Selain menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim turut memberikan pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada Elma Agustina sebagai istri sekaligus ahli waris mendiang Brigadir Nurhadi.
Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan nomor R.6128/5.2.HSKR/LPSK/10/2025, terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp385 juta dari total restitusi Rp771,5 juta. Jika tidak dibayarkan, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun. (P-Zamir)
