PRIORITAS, 31/7/26 (Jakarta): Komisi I DPR Dave Laksono menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan kinerja (tukin) hingga 90 persen bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kemudian Dave Laksono juga menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan belanja yang dinilai kurang efektif. Sementara itu, kenaikan tunjangan kinerja diberikan sebagai bentuk apresiasi yang lebih seimbang terhadap beban kerja, tanggung jawab, dan pengabdian personel.
"Efisiensi justru bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal," kata Dave, Jumat (31/7/26), dikutip dari Beritasatu.
"Karena itu, peningkatan tunjangan kinerja tidak bertentangan dengan semangat efisiensi sepanjang dilaksanakan secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," tuturnya.
Komisi I DPR berpandangan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) hingga 90% bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan, efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas pos belanja yang kurang produktif atau tidak memberikan manfaat maksimal. Di sisi lain, peningkatan tukin merupakan bentuk penghargaan yang layak atas besarnya tanggung jawab, beban tugas, serta kontribusi personel dalam menjalankan tugas negara.
"Komisi I DPR meyakini kebijakan tersebut akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan pertahanan negara sekaligus mendukung terwujudnya institusi pertahanan yang semakin modern, adaptif, dan profesional," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui dua peraturan presiden (perpres). Ketentuan mengenai kenaikan tukin prajurit TNI diatur dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI, sedangkan kenaikan tukin bagi pegawai Kemenhan tercantum dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Tunjangan kerja TNI
Peraturan tersebut mengatur besaran tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI berdasarkan kelas jabatan. Pada kelas jabatan 1 yang umumnya diisi prajurit berpangkat paling rendah, tukin ditetapkan sebesar Rp2,5 juta, naik dari ketentuan sebelumnya sekitar Rp1,9 juta.
Artinya, prajurit pada kelas jabatan tersebut memperoleh tambahan tukin sekitar Rp600.000 dibandingkan aturan yang berlaku sebelumnya.
Sementara itu, prajurit dengan kelas jabatan 12 hingga 14 menerima tunjangan kinerja berkisar antara Rp11.133.000 sampai Rp19.485.000.
Untuk kelas jabatan 15, besaran tukin ditetapkan Rp21.690.000, kemudian meningkat menjadi Rp30.058.800 pada kelas jabatan 16 dan Rp37.395.000 bagi pemegang kelas jabatan 17.
Pada jenjang perwira tinggi, pejabat berpangkat bintang tiga, seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan wakil kepala staf angkatan, memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp44.874.000.
Adapun pejabat berpangkat bintang empat yang menempati kelas jabatan tertinggi, termasuk kepala staf angkatan, berhak menerima tunjangan kinerja senilai Rp48.613.500. (P-Zamir)
