PRIORITAS, 27/1/26 (Jakarta): Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan target pasti terkait tingkat utilisasi industri nasional pada 2026.
Permintaan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kemudian menyetujui penetapan target “psikologis” di angka 70 persen.
"Saudara menteri, tahun lalu utilisasi industri pengolahan nonmigas hanya 61,89 persen, di bawah angka psikologi, yakni 70 persen. Kami bisa menduga banyak mesin di pabrik yang tidak digunakan untuk berproduksi. Buat kami, ini seperti 'lampu kuning' untuk industri nasional kita," kata Putra saat melakukan pendalaman dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasosmita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/26) demikian informasi didapatkan dari keterangan tertulis pada Selasa (27/1/26).
Putra menegaskan pentingnya penetapan target sebagai tolok ukur kinerja kementerian, khususnya untuk menekan derasnya impor serta mendorong kembali beroperasinya mesin produksi dalam negeri.
"Saya justru meminta Saudara Menteri untuk bisa menetapkan target utilisasi untuk 2026 meskipun variabelnya banyak. Kalau punya target, artinya ada yang mau dicapai, termasuk bagaimana mengunci keran-keran impor supaya mesin-mesin produksi kita bergerak," imbuhnya.
Angka 70 persen sebagai target ideal
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Perindustrian langsung menyatakan persetujuannya. Ia menyebut angka 70 persen sebagai target ideal yang sejalan dengan harapan pemerintah, dengan syarat mendapat dukungan dari berbagai sektor.
"70 persen sangat sepakat sekali, memang itu angka psikologis. Kita menginginkan angka 70, kalau boleh minta (dicatat) didukung oleh kementerian/lembaga lain," ucap Menperin.
Hasil dialog tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan pimpinan rapat yang menetapkan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dan Kemenperin untuk menaikkan target utilisasi industri pada tahun anggaran 2026 menjadi 70 persen, dengan sokongan dari kementerian serta lembaga terkait.
Sebelumnya, Putra menyoroti capaian kinerja Kemenperin sepanjang 2025. Meski realisasi investasi tercatat meningkat signifikan, tingkat pemanfaatan kapasitas produksi justru berada pada level yang memprihatinkan.
Sepanjang 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp552 triliun, sementara rata-rata tingkat utilisasi industri hanya berada di kisaran 61,89 persen.
Putra menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi perekonomian nasional.
Ia menyebut kesenjangan output yang lebar itu memicu tingginya biaya inefisiensi bagi pelaku usaha.
Arus barang impor
Menurut dugaannya, situasi tersebut dipengaruhi derasnya arus barang impor yang melemahkan serapan terhadap produk dalam negeri.
Ia berpendapat pembatasan impor barang jadi akan mendorong pergeseran permintaan pasar domestik ke produk industri lokal.
Ia juga mengingatkan, indikator makroekonomi 2026, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta tingginya investasi, belum cukup bermakna jika tidak diikuti pemanfaatan kapasitas industri secara optimal.
Ia mengusulkan penetapan target dari angka capaian tahun lalu, yakni 61 persen menjadi 70 persen demi menyerap tenaga kerja di sektor padat karya.
"Angka psikologisnya 70 persen utilisasi. Saya khawatir PDB bagus, investasi luar biasa, tapi utilisasinya (rendah). Mesin di pabrik harus didorong bisa bergerak lagi, banyak pekerja bisa bekerja," ujarnya.
Selain isu utilisasi, Putra juga menyoroti minimnya dukungan perbankan, khususnya Bank Himbara, terhadap industri kecil. Ia menyayangkan masih adanya bank "pelat merah' yang mencantumkan target debitur nol untuk sektor tersebut dalam laporan yang diterima.
"Kok berani-beraninya masih ada bank pemerintah yang belum menetapkan jumlah target debiturnya. Padahal ini program kredit untuk industri kecil. Bagaimana mungkin rapat ditutup kalau masih nol. Jangan yang begini dibiarkan ibu pimpinan rapat, Pak Menteri perlu memberikan pengawasan," tutur Putra. (P-*r/Zamir Ambia)
