PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap mengutamakan sistem peradilan pidana konvensional (in personam).
Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjamin pertanggungjawaban pidana tetap berbasis pada pembuktian yang sah dan proses hukum yang adil (due process of law).
Usulan tersebut disampaikan Dewan Pembina AMAN, Muhammad Fadli, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/26).
Menurut Fadli, mekanisme perampasan aset di luar peradilan pidana (in rem) tidak boleh dijadikan alat gebuk yang serampangan.
"Mekanisme in rem dapat dipertimbangkan untuk keadaan tertentu, tetapi harus menjadi pengecualian yang diatur limitatif, bukan jalan pintas untuk menghindari pembuktian pidana," tegas Fadli.
Batasi ruang lingkup
Dalam rapat tersebut, AMAN menyoroti sejumlah poin krusial yang perlu diakomodasi oleh DPR dalam penyusunan draf undang-undang.
Di antaranya membatasi ruang lingkup. Menurut AMAN, rumusan pasal yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan wewenang terhadap masyarakat umum.
Selanjutnya proporsionalitas nilai asset. Nilai aset yang dirampas harus dinilai secara cermat dan sebanding dengan dasar hukum serta hubungan aset dengan tindak pidana.
Soal pemisahan Illicit Enrichment, menurut AMAN aturan mengenai peningkatan kekayaan tak wajar harus dipisahkan dari hukum acara perampasan aset agar tidak menciptakan tindak pidana baru secara terselubung melalui norma prosedural.
Fadli mengingatkan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif tidak bisa serta-merta dijadikan bukti mutlak bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan.
Pembatasan ketat hukum NCB dan integritas penegak hukum
Terkait wacana penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan tanpa pemidanaan, AMAN menilai instrumen ini hanya boleh digunakan sebagai jalur pemulihan aset darurat.
Mekanisme NCB idealnya baru ditempuh ketika proses peradilan pidana biasa sama sekali tidak bisa dilanjutkan, seperti dalam kondisi pelaku telah meninggal dunia atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.
Poin paling penting yang digarisbawahi oleh AMAN adalah mengenai integritas penegak hukum yang nantinya mengeksekusi undang-undang ini. DPR diminta menciptakan sistem pengawasan internal dan eksternal yang berlapis.
"Kewenangan besar tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik korupsi baru," pungkas Fadli. (P-*/ht)
