Oleh: Suroto (Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis – AKSES)
PRIORITAS, 28/8/26 (Jakarta): Tuntutan pembubaran program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belakangan mengemuka dari sejumlah kelompok masyarakat. Argumentasinya beragam, mulai dari anggapan bahwa perencanaannya kurang matang, tuduhan adanya potensi korupsi, bisnisnya dianggap tidak feasible alias tidak layak, dianggap sebagai bentuk kanibalisasi terhadap bisnis yang telah berjalan, besarnya anggaran yang dinilai mengganggu program lain, hingga persoalan pembangunan gedung di lokasi yang dianggap tidak tepat.
Semua kritik tersebut sah disampaikan. Kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dan sumber penting bagi perbaikan kebijakan publik. Terlebih KDKMP merupakan program berskala nasional yang menggunakan dukungan sumber daya negara dalam jumlah besar. Namun, kritik terhadap program ini semestinya diletakkan dalam pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, desain, perkembangan kebijakan, serta masalah struktural ekonomi yang sesungguhnya hendak dikoreksinya.
Kritik yang mengambil persoalan teknis implementasi lalu menjadikannya alasan untuk membubarkan keseluruhan program berisiko menghilangkan substansi penting dari gagasan tersebut. Dalam perencanaan dikenal adagium bahwa tidak ada rencana yang benar-benar sempurna sebelum dieksekusi. Eksekusi justru merupakan pengujian terhadap berbagai asumsi yang dibuat di atas kertas.
Dalam kebijakan publik, perubahan desain ketika ditemukan kelemahan di lapangan bukan sesuatu yang tabu. Kemampuan melakukan koreksi berdasarkan kenyataan empiris justru menjadi bagian dari proses perencanaan itu sendiri.
Gagasan dasar: Membangun kelembagaan ekonomi rakyat
Gagasan KDKMP bermula dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Gagasan dasarnya adalah membangun kelembagaan ekonomi rakyat sampai tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita. Dalam perspektif yang lebih mendasar, program ini dapat dibaca sebagai ikhtiar menerjemahkan janji konstitusional mengenai demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pada tahap awal, pembangunan KDKMP memang terlalu berorientasi pada pembentukan badan hukum. Masyarakat didorong membentuk koperasi melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah berjalan, ataupun revitalisasi koperasi yang kurang berkembang. Setelah badan hukum terbentuk, koperasi diharapkan menyusun rencana bisnis, memperoleh pendampingan, mengakses pembiayaan perbankan, lalu mengembangkan kegiatan usahanya.
Kelemahan pendekatan semacam ini segera terlihat. Membentuk puluhan ribu badan hukum jauh lebih mudah daripada membangun puluhan ribu organisasi ekonomi yang sehat. Koperasi bukan sekadar akta notaris dan papan nama. Koperasi membutuhkan anggota aktif, manajemen profesional, modal, teknologi, rantai pasok, logistik, pasar, sistem akuntansi, pengawasan, serta kemampuan menghasilkan arus kas.
Pemerintah kemudian melakukan koreksi melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Perubahan tersebut penting karena orientasi program mulai bergerak dari sekadar pembentukan badan hukum menuju pembangunan infrastruktur ekonomi koperasi secara konkret.
Kesalahan mendasar: KDKMP toko baru di desa?
Kesalahan mendasar dalam melihat KDKMP adalah menganggapnya hanya sebagai toko baru yang dibangun pemerintah di desa. Apabila KDKMP sekadar menjual mi instan, kopi, sabun, minyak goreng, gula, dan barang kebutuhan sehari-hari dengan pola perdagangan yang sama seperti pedagang biasa, kritik mengenai kanibalisasi usaha tentu mempunyai dasar.
Negara tentu tidak perlu mengeluarkan sumber daya besar hanya untuk menciptakan pedagang baru yang memperebutkan pasar dengan warung masyarakat. KDKMP mempunyai fungsi struktural yang berbeda. Ia dibangun sebagai infrastruktur pasar milik masyarakat yang berfungsi mengoreksi pembentukan harga, baik pada sisi konsumsi maupun produksi.
Orientasinya bukan sekadar mencari margin perdagangan sebesar-besarnya, melainkan membangun mekanisme pasar yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang dengan harga lebih murah sekaligus memungkinkan produsen rakyat memperoleh harga yang lebih baik. Sebab disinilah sumber keserakahan ekonomi itu terjadi.
Fungsi strategis pertama KDKMP adalah menjadi jalur distribusi barang subsidi, barang yang harganya diintervensi pemerintah, dan berbagai bantuan pemerintah. LPG 3 kilogram bersubsidi, pupuk dan benih bersubsidi, Minyakita dan beras SPHP yang ditentukan harganya, dan berbagai komoditas strategis tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai barang pasar biasa.
Secara teori ekonomi, barang bersubsidi adalah merupakan barang publik karena menggunakan sumber fiskal untuk menurunkan harga suatu barang demi kepentingan masyarakat. Barang tersebut telah memperoleh dimensi kepentingan publik.
Subsidi diberikan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, menjamin akses kelompok berpendapatan rendah terhadap kebutuhan dasar, menjaga kemampuan produksi petani, dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Secara substantif, subsidi merupakan transfer daya beli dari negara kepada masyarakat melalui mekanisme harga.
Konsekuensinya menjadi sangat serius ketika barang yang telah memperoleh subsidi dari uang negara kemudian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selisih harga tersebut bukan sekadar keuntungan perdagangan biasa. Secara substantif telah terjadi komersialisasi atas bantuan negara karena bagian dari sumber fiskal yang seharusnya menjadi hak penerima manfaat justru dikonversi menjadi rente bagi pihak tertentu dalam rantai distribusi.
Tindakan biadab
Secara moral, mengambil keuntungan tambahan dari barang yang sengaja dimurahkan negara untuk menolong masyarakat miskin merupakan tindakan yang biadab. Negara sedang berusaha mempertahankan daya beli rakyat menggunakan uang publik, sementara pihak lain justru mengambil keuntungan dari masyarakat yang sedang berusaha ditolong.
KDKMP karena itu dapat menjadi jalur distribusi publik yang demokratis untuk memastikan barang subsidi sampai kepada penerima manfaat dengan harga sebagaimana ditetapkan pemerintah. Selama ini pengawasan distribusi barang subsidi banyak mengandalkan pengawasan administratif dan aparat penegak hukum.
Model ini memiliki keterbatasan struktural karena tidak mungkin aparat mengawasi setiap transaksi LPG, pupuk, beras, minyak goreng, dan barang subsidi lain setiap hari di puluhan ribu desa dan kelurahan. Biaya pengawasannya tinggi, jangkauannya terbatas, dan pengawasan datang dari luar.
KDKMP menawarkan mekanisme berbeda melalui pengawasan demokratis dari dalam organisasi. Warga desa atau kelurahan yang menjadi anggota sekaligus pemilik KDKMP memiliki hak suara yang sama berdasarkan prinsip satu orang satu suara. Mereka berhak mengetahui harga, meminta laporan, mengawasi, mempertanyakan penyimpangan, serta mengganti pengurus melalui mekanisme rapat anggota.
Dengan demikian, pengawasan barang subsidi tidak semata-mata bergantung pada aparat, tetapi diperkuat oleh pengawasan sosial warga yang sekaligus menjadi pemilik koperasi, pengguna jasa, dan penerima manfaat kebijakan. Pengawasan birokratis diperkuat dengan demokratisasi pengawasan ekonomi langsung oleh masyarakat. (P-*/ht)
