Oleh: Suroto (Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis – AKSES)
PRIORITAS, 3/9/26 (Jakarta): Keuntungan koperasi tidak hanya terdapat dalam laporan laba-rugi, tetapi juga berada di kantong anggota dalam bentuk berkurangnya pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan koperasi tidak tepat jika hanya dinilai dari besarnya laba yang berhasil dikumpulkan organisasi. Paradigma ekonom neoklasik, utilitarisnist maszhab Smithian tang mendominasi opini kita di media memang tidak mungkin mampu membaca cara kerja seperti ini.
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus bekerja dalam dua arah sekaligus. Pada sisi konsumsi, koperasi menekan harga kebutuhan sehari-hari melalui pemendekan rantai distribusi, pembelian kolektif, pemanfaatan jaringan BUMN, dan penghilangan rente yang tidak memberikan nilai tambah.
Pada sisi produksi, koperasi harus berfungsi sebagai offtaker produk rakyat. Petani Indonesia selama puluhan tahun menghadapi ironi struktural berupa harga produk yang jatuh ketika panen, sementara harga di tingkat konsumen tidak turun dalam proporsi yang sama. Petani menerima harga gabah rendah sementara masyarakat tetap membeli beras mahal.
Persoalan serupa dialami nelayan, peternak, perajin, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka menghadapi rentenir karena membutuhkan modal cepat, bergantung kepada tengkulak karena tidak memiliki alternatif pembeli, serta menghadapi rantai distribusi panjang karena tidak mempunyai gudang, transportasi, teknologi, informasi harga dan akses langsung terhadap pasar.
Masalah mendasarnya adalah ketimpangan posisi tawar. KDKMP dapat mengubah struktur tersebut karena dibangun sebagai jaringan ekonomi yang saling terhubung. KDKMP dapat membeli dan mengonsolidasikan produksi anggota, menyediakan pergudangan, melakukan pengolahan dan standardisasi, kemudian menghubungkannya langsung dengan pasar yang lebih luas. Untuk itulah fungsi irganisaai federasi nasional dari KDKMP musti segera dibentuk juga mengikuti kebutuhan.
Produsen rakyat tidak lagi harus menjual produknya dalam keadaan terdesak kepada tengkulak yang mengambil margin berlebihan. Koperasi sekaligus dapat menjadi instrumen untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir melalui layanan keuangan yang sehat dan terintegrasi dengan kegiatan produktif.
Persempit ruang permainan mafia dan kartel
Dalam skala nasional, jaringan KDKMP juga dapat mempersempit ruang permainan mafia dan kartel pangan yang memperoleh keuntungan dari keterputusan antara produsen dan konsumen. Pada titik inilah KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi sebagai instrumen koreksi struktur pasar.
Konsep harga yang adil menemukan relevansinya di sini. Harga yang adil tidak identik dengan harga murah. Petani membutuhkan harga yang cukup tinggi agar kegiatan produksinya memberikan pendapatan layak, sementara konsumen membutuhkan harga yang cukup rendah agar daya belinya terjaga.
Kedua kepentingan tersebut tidak harus dipertentangkan. Ruang untuk mempertemukannya terdapat pada biaya transaksi, rantai distribusi yang terlalu panjang, margin spekulatif, rente dan struktur pasar oligopolistik. Ketika bagian yang tidak memberikan nilai tambah tersebut dikurangi, petani dapat menerima harga lebih tinggi sementara konsumen pada saat yang sama membayar harga lebih murah.
Selisih kesejahteraan tersebut diciptakan melalui efisiensi distribusi dan bukan dengan mengorbankan salah satu pihak. Inilah hakekat yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan KDKMP.
Tuntutan membubarkan KDKMP hanya karena ditemukan berbagai persoalan implementasi karena itu merupakan penyederhanaan terhadap masalah yang jauh lebih kompleks. Lokasi gedung yang keliru harus dikoreksi, biaya pembangunan yang tidak efisien harus diaudit, penyimpangan pengadaan harus dibuka dan pelakunya ditindak.
Pengurus dan manajemen yang belum memiliki kompetensi harus diperbaiki melalui pendidikan dan profesionalisasi, sementara model bisnis yang tidak layak harus diubah. Kekurangan pada instrumen pelaksanaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membuang gagasan besarnya.
Indonesia selama puluhan tahun menghabiskan sumber daya sangat besar untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, dan berbagai infrastruktur yang ikut memberikan daya dukung terhadap perkembangan korporasi besar. Tidak ada alasan negara dianggap keliru ketika membangun infrastruktur sosial ekonomi yang kepemilikannya justru diberikan kepada rakyat.
Pengalaman Singapura, Jepang dan India
Ukuran keberhasilan KDKMP secara substantif adalah meningkatnya harga yang diterima petani dan nelayan, adanya kepastian pasar bagi produksi rakyat, kepatuhan harga barang subsidi terhadap HET, dan turunnya harga kebutuhan sehari-hari. Selain itu terbukanya pasar bagi usaha mikro dan kecil lokal, berkurangnya ketergantungan kepada rentenir dan tengkulak, semakin pendeknya rantai distribusi serta berkurangnya kekuatan rente, kartel dan monopoli dalam menentukan harga.
Pengalaman Singapura, Jepang dan India menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi besar tanpa kehilangan tujuan sosialnya. Besarnya skala koperasi bahkan merupakan syarat agar rakyat kecil yang tersebar memperoleh posisi tawar yang seimbang menghadapi kekuatan modal yang telah terkonsolidasi.
Demokrasi ekonomi pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang memiliki perusahaan, tetapi siapa yang memiliki kekuasaan menentukan bagaimana produksi, distribusi, harga dan surplus ekonomi dibagi. KDKMP dapat menjadi instrumen untuk mendemokratisasikan kekuasaan tersebut dengan menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai konsumen pasif atau produsen kecil yang menerima harga dari pasar, melainkan sebagai pemilik lembaga ekonomi yang ikut menentukan pasar.
Tujuan terpentingnya adalah menciptakan struktur ekonomi yang membuat petani tidak terus dipaksa menjual terlalu murah, masyarakat tidak terus dipaksa membeli terlalu mahal, dan uang negara yang dimaksudkan membantu rakyat tidak berubah menjadi rente di tengah jalan. Itulah hakikat koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan alasan paling mendasar mengapa KDKMP harus diarahkan untuk memperjuangkan harga yang adil. (P-*/ht)
