Oleh: Suroto (Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis – AKSES)
PRIORITAS, 2/9/26 (Jakarta): Fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti pada barang subsidi. KDKMP juga harus menjadi instrumen koreksi terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari non-subsidi. Struktur distribusi ritel Indonesia selama beberapa dekade terakhir semakin terkonsentrasi pada jaringan perusahaan besar milik konglomerat kapitalis.
Jaringan ritel modern telah berkembang sampai puluhan ribu gerai dengan kemampuan pengadaan barang, pergudangan, logistik, teknologi informasi, promosi, serta penetrasi pasar yang sangat kuat. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan perusahaan tersebut sebagai badan usaha yang sah, tetapi pada risiko ekonomi politik ketika saluran distribusi kebutuhan masyarakat semakin terkonsentrasi fan monopolistik ke tangan segelintir konglometat yang ciptakan market power.
Penguasaan jaringan distribusi memberikan kemampuan menentukan produk yang masuk ke rak, posisi produk, persyaratan terhadap pemasok, pola promosi, bahkan secara tidak langsung dapat membentuk preferensi dan selera masyarakat. Mereka bahkan menjadi memiliki kemampuan untuk membeli kebijakan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lahir justru karena konsentrasi kekuatan ekonomi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan pasar.
Dalam struktur pasar oligopolistik, praktik seperti predatory pricing harus diawasi karena perusahaan dengan modal sangat besar dapat memiliki kemampuan menjual produk tertentu dengan harga sangat rendah untuk memperluas penetrasi pasar dan melemahkan pesaing yang tidak mempunyai daya tahan modal sebanding. Ketika kompetitor semakin lemah dan pasar menjadi terkonsentrasi, kekuatan menentukan syarat pasar akan semakin besar.
Koperasi memperoleh perlakuan khusus dalam UU tersebut terutama untuk kegiatan yang secara khusus bertujuan melayani dan mempertinggi daya beli masyarakat. Filosofinya dapat dipahami karena koperasi mempunyai struktur kepemilikan dan tujuan yang berbeda dengan perusahaan berbasis modal. Kekuasaan ekonomi koperasi tidak terkonsentrasi pada pemegang modal terbesar, tetapi dibagikan secara demokratis berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
Tidak untuk memusuhi warung rakyat
Pembangunan KDKMP yang pemiliknya adalah seluruh masyarakat Indonesua karenanya tidak diarahkan untuk memusuhi warung rakyat, tetapi membangun jalur distribusi alternatif milik rakyat sekaligus memperkuat mereka. Dengan daya dukung pemerintah, jaringan BUMN, produsen nasional, pergudangan, teknologi dan sistem logistik, KDKMP dapat melakukan pembelian kolektif dalam volume besar, memperoleh harga pengadaan yang lebih murah, dan memotong mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah.
Dalam konteks inilah pembangunan KDKMP secara masif mempunyai rasionalitas ekonomi tersendiri. Kekuatan koperasi muncul dari agregasi. Koperasi desa yang berdiri sendirian sangat lemah ketika berhadapan dengan jaringan distribusi raksasa, produsen besar, lembaga keuangan, maupun industri.
Ketika puluhan ribu koperasi dihubungkan dalam satu jaringan ekonomi, muncul skala ekonomi, kekuatan pembelian, basis logistik, data pasar, dan posisi tawar yang sebelumnya tidak dimiliki masyarakat desa. Karena itu, skala besar bukan penyimpangan dari gagasan koperasi, tetapi justru prasyarat agar koperasi mampu berhadapan secara seimbang dengan kekuatan pasar yang sudah terkonsentrasi.
Gagasan seperti ini sesungguhnya bukan sesuatu yang sama sekali baru di dunia. Singapura mempunyai NTUC FairPrice, koperasi konsumen yang lahir pada 1973 ketika pemerintah dan gerakan buruh menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kini FairPrice merupakan jaringan ritel terbesar di Singapura dan dalam sejumlah estimasi menguasai sekitar separuh lebih pasar ritel pangan dan kebutuhan sehari-hari.
Keberadaannya tidak dipandang sebagai ancaman bagi ekonomi nasional hanya karena ukurannya besar. Justru skala tersebut memungkinkan koperasi melakukan pembelian besar, menciptakan efisiensi distribusi, dan menjalankan fungsi sosial menjaga keterjangkauan harga. Sejarah FairPrice menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi perusahaan ritel besar tanpa kehilangan misi dasarnya untuk mengoreksi harga dan melindungi konsumen.
Belajar dari koperasi pertanian Jepang
Pelajaran yang sama terlihat lebih kuat di Jepang melalui Japan Agricultural Cooperatives atau JA Group. Koperasi pertanian Jepang tidak hanya membeli hasil panen petani. JA menjalankan fungsi yang luas dalam kehidupan ekonomi desa, mulai dari memberikan bimbingan produksi, membeli sarana produksi bersama-sama, melakukan grading dan pemasaran bersama, menyediakan pergudangan, hingga pelayanan keuangan dan asuransi.
Di tingkat nasional terdapat ZEN-NOH yang mengonsolidasikan pembelian pupuk, bahan kimia pertanian, mesin, pakan dan berbagai kebutuhan anggota, sekaligus memasarkan beras, sayuran, buah serta produk peternakan. Struktur tersebut membuat petani tidak berdiri sendiri menghadapi perusahaan input, pedagang besar, industri pengolahan dan jaringan pasar.
JA dengan demikian bukan sekadar koperasi simpan pinjam atau toko desa, tetapi menjadi institusi yang membangun bargaining power petani dari tingkat desa hingga nasional. Petani yang secara individual kecil memperoleh kekuatan ekonomi karena kebutuhan dan produksinya dikonsolidasikan dalam organisasi yang mereka miliki sendiri.
India memberikan pelajaran yang bahkan lebih relevan bagi Indonesia karena skala penduduk dan besarnya ekonomi pedesaannya. Amul lahir dari perlawanan peternak susu kecil terhadap struktur pemasaran yang membuat pedagang perantara memiliki kekuasaan besar dalam menentukan harga.
Peternak kemudian membangun koperasi desa, koperasi desa berfederasi pada tingkat distrik, dan federasi tersebut membangun pengolahan, merek serta jaringan pemasaran sendiri. Inti dari apa yang kemudian dikenal sebagai Anand Pattern adalah membuat petani tidak berhenti menjadi pemasok bahan mentah, melainkan ikut menguasai mata rantai ekonomi setelah proses produksi.
Dengan menguasai pengumpulan, pengolahan dan pemasaran, bagian nilai akhir yang kembali kepada peternak dapat diperbesar. Keberhasilan Amul menunjukkan bahwa jutaan produsen kecil dapat membangun perusahaan pangan berskala besar tanpa menyerahkan kepemilikannya kepada konglomerat.
Pelajaran dari koperasi di India
India juga mempunyai Indian Farmers Fertiliser Cooperative atau IFFCO. Koperasi tersebut tumbuh dari puluhan koperasi pada akhir 1960-an menjadi jaringan puluhan ribu koperasi yang melayani puluhan juta petani. IFFCO memproduksi dan mendistribusikan pupuk dalam skala industri besar serta berkembang ke berbagai layanan lain yang mendukung kegiatan pertanian.
Pelajarannya sangat penting. Petani kecil tidak harus selamanya menjadi pembeli pasif pupuk dari korporasi besar. Ketika kebutuhan mereka dikonsolidasikan melalui koperasi, mereka sendiri dapat menjadi pemilik institusi ekonomi berskala nasional yang memproduksi barang yang mereka perlukan.
Pada lapisan paling bawah, India juga mempunyai jaringan Primary Agricultural Credit Societies atau PACS. Lebih dari seratus ribu PACS menjadi basis koperasi pedesaan dan melayani kebutuhan masyarakat desa, terutama petani. PACS berkembang bukan hanya sebagai lembaga kredit, tetapi juga sebagai pusat layanan yang menyediakan input pertanian, penyimpanan, pemasaran serta berbagai layanan ekonomi.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak harus dimulai dengan membiarkan petani satu per satu berhadapan sendiri dengan bank, perusahaan pupuk, tengkulak dan pasar. Negara dapat memperkuat institusi kolektif milik rakyat agar mereka mempunyai alat ekonomi sendiri di tingkat desa.
NTUC FairPrice, JA, Amul, IFFCO dan PACS memberikan pelajaran yang sama. Kekuatan ekonomi rakyat tidak lahir dari membiarkan individu kecil bertarung sendirian di pasar. Kekuatan tersebut lahir dari organisasi, agregasi skala ekonomi, integrasi rantai nilai, jaringan federasi, profesionalisme manajemen dan dukungan kebijakan negara.
Dukungan negara dalam model tersebut bukan berarti negara mengambil alih kepemilikan rakyat. Negara membangun ekosistem agar organisasi rakyat mampu berdiri sejajar dengan korporasi besar. Pelajaran inilah yang semestinya menjadi perspektif dalam melihat KDKMP.
Koperasi desa yang hanya memiliki sebuah toko dan bekerja sendirian memang tidak akan mengubah struktur ekonomi. Namun, puluhan ribu KDKMP yang dihubungkan melalui sistem logistik, teknologi, jaringan BUMN, pembelian kolektif dan pemasaran nasional dapat menjadi kekuatan ekonomi yang sama sekali berbeda.
Efisiensi yang dihasilkan jaringan tersebut juga tidak perlu dikapitalisasi menjadi laba sebesar-besarnya sebagaimana logika korporasi berbasis modal. Dalam KDKMP, konsumen sekaligus merupakan pemilik koperasi sehingga efisiensi dapat dikembalikan kepada anggota dalam bentuk harga barang yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, ataupun Sisa Hasil Usaha.
Di sinilah terdapat perbedaan fundamental antara koperasi dan korporasi konvensional. Bagi korporasi berbasis modal, selisih antara harga beli dan harga jual pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Dalam koperasi yang berorientasi pada manfaat anggota, penurunan harga yang diterima anggota sendiri sudah merupakan keuntungan ekonomi. (P-*/ht)
