PRIORITAS, 3/3/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Langkah itu dipertimbangkan setelah eks pejabat tinggi negara itu tiga kali berturut-turut absen dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Budi Karya dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Tiga kali dipanggil, tiga kali pula kursi pemeriksaan dibiarkan kosong.
"Nanti kami lihat kebutuhan dari penyidik, apakah kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang atau nanti ada langkah pemanggilan berikutnya, atau seperti apa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/3/26).
Kronologi tiga mali mangkir
KPK pertama memanggil Budi Karya pada 18 Februari 2026. Agenda lain menjadi alasan ketidakhadirannya saat itu.
Pemeriksaan dijadwal ulang ke 25 Februari 2026. Hasilnya sama — Budi Karya kembali absen tanpa hadir memenuhi panggilan.
KPK memberi kesempatan ketiga pada 2 Maret 2026. Lagi-lagi, mantan menteri era Kabinet Jokowi itu tak muncul di hadapan penyidik.
Sebelumnya, Budi Karya pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus ini pada 26 Juli 2023. Itu menjadi pemeriksaan terakhirnya hingga rangkaian pemanggilan terbaru bergulir.
Akar Kasus: OTT 2023 dan 23 tersangka
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023. Sasarannya adalah Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA — kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Sepuluh orang tersangka langsung ditetapkan dan ditahan usai OTT tersebut. Angka itu terus membengkak seiring pengembangan penyidikan.
Per 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka perseorangan. Dua korporasi turut dijerat sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Proyek-proyek bermasalah mencakup wilayah luas. Jalur kereta ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, empat proyek konstruksi di Lampegan Cianjur, hingga perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera masuk dalam daftar perkara.
Modus yang terungkap bukan sekadar sogok-menyogok biasa. Pengaturan pemenang tender diduga direkayasa sejak proses administrasi hingga penetapan pemenang — sistematis dan terstruktur.
Kini bola ada di tangan penyidik KPK. Penjemputan paksa bukan sekadar wacana — melainkan opsi konkret menunggu keputusan teknis tim penyidik.
Budi Karya Sumadi, yang tiga kali mangkir dari panggilan KPK, kini menghadapi konsekuensi hukum paling tegas dalam proses pemeriksaan saksi kasus korupsi DJKA. (P-Khalied M)
