PRIORITAS, 16/1/26 (Jakarta): KPK menelusuri pihak perusahaan atau wajib pajak pemberi suap berupa logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai sekitar Rp3,42 miliar kepada pejabat pajak dalam perkara suap pengurangan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada, perusahaan tambang nikel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan barang bukti logam mulia yang diamankan saat operasi tangkap tangan pekan lalu tidak berasal dari PT Wanatiara Persada. Ia menyebut emas tersebut diduga berasal dari wajib pajak lain, dengan identitas serta keberadaannya masih didalami penyidik.
"Dalam proses tertangkap tangan itu, tim mengamankan barang bukti tidak hanya uang-uang yang berkaitan dengan suap pemeriksaan pajak PT WP ini saja, tetapi tim juga mengamankan barang bukti di antaranya adalah logam mulia. Logam mulia itu diduga didapatkan atau diperoleh atau dibeli bersumber dari wajib pajak lainnya ya," imbuh Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (16/1/26).
Budi menyebut temuan logam mulia itu berpotensi membuka jalan bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa pada wajib pajak lain. KPK juga mengkaji apakah pola tersebut diterapkan pada jenis pajak berbeda.
"Karena kalau dalam konstruksi perkara ini jenis pajaknya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, apakah juga terjadi di PPh misalnya, pajak penghasilan ataupun di pajak pertambahan nilai, PPN. Nah ini masih akan terus kita susuri, kita lacak sehingga kita bisa betul-betul secara tuntas penyidikan ini bisa menyasar kepada pihak-pihak yang memang berperan dalam dugaan suap pemeriksaan pajak ini," ucap Budi.
Budi mengakui pihaknya sudah mengantongi bukti awal perusahaan pemberi suap logam mulia tersebut. KPK akan mengusut lebih jauh dengan merujuk pada bukti awal tersebut.
"Bukti awal sudah ada karena kan sudah kita amankan logam mulia itu. Nah, ini masih akan ditelusuri dari PT siapa saja," tandas dia.
Dalam operasi tangkap tangan perkara suap pajak ini, KPK menyita barang bukti senilai total Rp6,38 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp793 juta, uang tunai 165.000 dolar Singapura setara Rp2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram dengan nilai sekitar Rp3,42 miliar.
Tiga lokasi
Usai OTT, KPK menggeledah tiga lokasi, yakni Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, serta kantor PT Wanatiara Persada.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, dan sejumlah uang. KPK kini tengah mengkaji serta mendalami seluruh barang bukti yang diamankan sejak OTT hingga penggeledahan.
"Dari penggeledahan itu tentunya nanti akan dilakukan konfirmasi, klarifikasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan berkaitan dengan temuan-temuan dalam penggeledahan tersebut," pungkas Budi.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara suap pengurangan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kelima tersangka terdiri dari Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, tim penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.
Dalam perkara ini, pejabat pajak diduga menerima suap sebesar empat miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp59 miliar akibat pengurangan PBB tahun 2023. Nilai pajak PT Wanatiara Persada yang semula sekitar Rp75 miliar diduga diturunkan oleh para tersangka menjadi Rp15,7 miliar. (P-*r/Zamir Ambia)
