PRIORITAS, 28/8/26 (Cibinong, Bogor): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal dan optimal. Operasional birokrasi dipastikan tidak terganggu oleh proses penyidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan seluruh jajaran agar roda pemerintahan tetap bergerak melayani masyarakat seperti biasa.
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan di lapangan, Ajat melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke sejumlah titik pusat pelayanan publik di Cibinong pada Jumat (28/8/26) pagi dengan bersepeda.
Pelayanan Adminduk dipastikan lancar
Salah satu lokasi utama yang ditinjau langsung adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.
Terpantau dalam sidak, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti pembuatan KTP-el, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK) terpantau berjalan lancar sejak pukul 08.00 WIB.
"Saya tanya-tanya ke warga, semua menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dan mereka senang. Sistem antrean juga sudah tersusun, mereka datang dilayani dengan baik," ujar Ajat usai berdialog dengan pemohon di lokasi.
Ajat menekankan bahwa pemenuhan hak-hak pelayanan masyarakat wajib menjadi prioritas utama bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bogor dalam situasi apa pun.
Pangkas antrean lewat sistem digitalisasi
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiagakan 167 operator yang tersebar di 40 kecamatan, 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga kantor dinas pusat demi menjaga stabilitas layanan.
Disdukcapil juga menerapkan sejumlah langkah pemangkasan birokrasi, yaitu alat kontrol Kemendagri untuk mempercepat verifikasi berkas setelah mendapat izin akses dua pekan lalu.
Selanjutnya target waktu 15 menit, yaitu menjamin durasi pengerjaan setiap produk Adminduk rampung dalam 15 menit jika berkas lengkap.
Pemangkasan birokrasi berikutnya adalah pemisahan fungsi petugas, dengan memisahkan beban kerja antrean agar tidak menumpuk pada satu orang petugas saja.
Aplikasi operator seluler, operator sekarang dapat memproses data langsung melalui ponsel pintar (smartphone), tanpa bergantung penuh pada komputer kantor.
Duduk perkara penyidikan KPK
Proses hukum yang tengah berlangsung di Kabupaten Bogor saat ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah. Kasus tersebut menyasar dua instansi, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Kasus yang sedang ditangani meliputi dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak atau retribusi daerah (upah pungut), dan dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Dalam rangkaian penyelidikan sebelumnya, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,5 miliar.
Hingga saat ini, proses hukum tersebut masih berjalan di bawah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dan belum ada penetapan resmi status tersangka dari pihak KPK. (P-Ant/ht)
