Laporan: Ahmad Arbani (Jurnalis Beritaprioritas.com di Buntok, Kalimantan Tengah)
PRIORITAS, 10/9/26 (Buntok, Kalteng): N. Drajat, S.Ikom (64) melangkah seorang diri menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), di Buntok, pada Kamis (10/9/26) sekitar pukul 10.34 WIB.
Pria asal Gang Kenanga tersebut membawa dokumen permohonan pemindahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Gang Tajuk yang berlokasi tepat di samping kiri halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan.
Surat keberatan tersebut secara resmi memuat persetujuan dan tanda tangan 31 warga terdampak di kawasan RT 09 Kelurahan Buntok Kota dan RT 16 Kelurahan Hilir Sper.
"Warkat aspirasi itu mendesak otoritas daerah agar segera merelokasi fasilitas penampungan limbah tersebut keluar dari zona permukiman padat demi mengembalikan hak warga atas udara bersih," ujar Drajat saat berkomunikasi dengan jurnalis Beritaprioritas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/9/26) malam.
Laporan masyarakat ini direspons cepat oleh legislatif. Wakil Ketua II DPRD Barito Selatan, Hj. Rusinah Andelen, mengonfirmasi, pimpinan beserta jajaran dewan langsung menggelar rapat internal mendadak usai menerima berkas tersebut.
Dewan dijadwalkan melayangkan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tumpukan sampah pada Jumat (11/9/26) untuk memantau kondisi riil di lapangan. "Besok kami turun ke lokasi untuk melihat langsung," ungkap Rusinah Andelen melalui pesan singkat yang diterima Beritaprioritas.com, Kamis (10/9/26).
Siksaan harian dan lumpuhnya ekonomi mikro
Berdasarkan penelusuran di lapangan sekitar dua pekan lalu, TPS sistem terbuka (open dumping) ini berjarak sangat dekat dengan hunian penduduk, yakni hanya berkisar 10 hingga 19 meter.
Menurut Jurnal Studi Multidisipliner, kondisi ini kian memburuk akibat terik kemarau ekstrem yang menerbangkan debu serta gas hasil dekomposisi organik seperti Amonia (NH3), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Metana (CH4).
Suparjono, warga terdampak di RT 16, RW 04, Kelurahan Hilir Sper, mengaku terpaksa menutup rapat pintu rumahnya sepanjang hari demi menangkal aroma busuk yang menyengat. Dampak buruk TPS ini juga melumpuhkan usaha mikro warga sekitar.
Ibu Wiwin (58 tahun), pemilik warung makan Pak Ndut di RT 09, RW 04 Kelurahan Buntok Kota, mengeluhkan penurunan drastis jumlah pengunjung akibat serbuan lalat dan bau menyengat.
Keluhan serupa disampaikan Ibu Ramnah (50), pengelola kedai jajanan di RT 16, RW 04 Kelurahan Hilir Sper, yang mengaku kenyamanan pembelinya terganggu oleh hawa busuk. Selain masalah aroma dan kebersihan, proses pemuatan sampah ke truk armada kerap memicu kemacetan lalu lintas di Gang Tajuk.
Ancaman ISPA dan potensi bencana lingkungan
Memburuknya kualitas udara di sekitar tempat pembuangan berbanding lurus dengan penurunan derajat kesehatan masyarakat.
Dinas Kesehatan Barito Selatan mencatat tren penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) diwilayah ini melonjak tajam dalam tiga bulan terakhir, 584 kasus pada Juni, 953 kasus pada Juli, dan memuncak hingga 1.123 kasus pada Agustus 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan, dr. Dadang Baskoro Nugroho, menegaskan, cuaca kering mempermudah partikel polutif terbang dan mengiritasi saluran pernapasan warga, seperti dikutip dari Antara.
Solusi instan
Akar permasalahan ini berawal dari keputusan sepihak otoritas daerah sekitar lima tahun lalu. Ketua RT 16 Hilir Sper, Dwi Pujianto, sekitar dua bulan lalu menjelaskan, bahwa Pemkab awalnya menempatkan bak kontainer di kawasan Batuah.
Namun, menurut Pujianto, karena berdiri di atas lahan milik warga dan memicu protes, Pemkab memindahkan penampungan tersebut ke tanah aset daerah di Gang Tajuk sebagai solusi sementara.
"Keputusan darurat ini kini menjelma menjadi gundukan limbah yang melampaui kapasitas (overload) tanpa kepastian relokasi permanen. Ketika warga meminta pertanggungjawaban, pejabat birokrasi justru membalikkan pertanyaan dengan dalih kebingungan mencari lahan baru," jelas Pujianto.
Tabrak Perda
Drajat menilai pembiaran TPS berkapasitas berlebih di jantung kota ini menabrak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 8 Perda tersebut secara tegas menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan sampah yang berwawasan lingkungan serta perlindungan dari dampak negatif.
"Lebih dari itu, Pasal 42 mewajibkan pemerintah daerah memberikan ganti rugi atau kompensasi—berupa relokasi penduduk, pemulihan kualitas lingkungan, hingga jaminan biaya pengobatan—bagi masyarakat yang menderita akibat dampak buruk penanganan limbah di TPA maupun TPS," imbuh Drajat.
Jumat diskusi untuk sinkronkan data
Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Selatan, Bilivson, yang dikonfirmasi Beritaprioritas.com, menyatakan berencana menggelar diskusi pada Jumat (11/9/26).
"Besok kita diskusi agar data yang disampaikan ini bisa sinkron. Kami sudah melakukan langkah-langkah seoptimal mungkin. Karena itu besok saja didiskusikan supaya sama-sama tahu kendalanya," kata Bilivson melalui pesan singkat kepada media ini, Kamis (10/9/26).
Masyarakat terdampak kini berharap hasil inspeksi dewan serta tanggapan DLH dapat membuahkan solusi nyata untuk memindahkan TPS Gang Tajuk, sehingga hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat dapat terpenuhi. (P-ht)
