PRIORITAS, 10/10/2025 (Lingga): Dua proyek pembangunan bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga Tahun 2025 menjadi sorotan publik. Proyek tersebut yakni peningkatan infrastruktur Kantor Kejaksaan Negeri Lingga dan Mako Polres Lingga yang berlokasi di Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat.
Meski dianggap mempercantik wajah daerah, sejumlah masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada kebutuhan dasar warga. Di berbagai media sosial, warga mengeluhkan banyak jalan desa dan fasilitas umum yang rusak parah namun belum tersentuh pembangunan.
“Kami kecewa. Pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, bukan proyek besar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat kecil,” ujar salah seorang warga dalam keluhannya.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan dasar hukum dan urgensi pengalokasian dana APBD untuk proyek dua instansi vertikal tersebut.
Ketua AJOI Kabupaten Lingga, Zulkarnaen, dalam keterangannya diterima Jumat (10/10/25) menegaskan, perlunya transparansi agar publik mengetahui apakah penganggaran proyek itu sesuai dengan ketentuan perundangan.
“Pemerintah daerah harus menjelaskan dasar hukumnya. Publik berhak tahu apakah langkah ini sesuai aturan atau justru menyalahi prinsip tata kelola keuangan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti lemahnya pengawasan penggunaan anggaran daerah serta mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan investigasi jika ditemukan dugaan penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga maupun instansi terkait. Publik kini menunggu langkah tegas aparat pengawas agar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah benar-benar ditegakkan. (P-Jeff K)
