PRIORITAS, 4/6/26 (Jakarta): Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel menerima vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Saya dari awal konsisten mengakui kesalahan saya, saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan,” kata Noel di hadapan majelis hakim.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Noel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara, pidana denda Rp200 juta, dan bayar uang pengganti Rp1,435 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/26), majelis hakim awalnya menjelaskan hak terdakwa setelah putusan dibacakan, yakni menerima putusan, mengajukan upaya hukum banding, atau menggunakan waktu pikir-pikir sebelum menentukan sikap.
Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktiana, juga mempersilakan Noel berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya sebelum menentukan sikap atas putusan tersebut. “Saudara bisa berkonsultasi kepada advokat terdakwa,” ujar hakim.
Tanpa melakukan konsultasi dengan tim kuasa hukumnya, Noel langsung menyampaikan sikap menerima putusan majelis hakim. Ia mengatakan sejak awal persidangan telah mengakui kesalahan yang dilakukannya.
“Terima kasih yang mulia. Karena saya dari awal konsisten mengakui kesalahan saya, saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan,” ucap Noel di hadapan majelis hakim.
Noel menegaskan dirinya tidak akan mengajukan upaya hukum atas vonis tersebut dan memilih menerima putusan pengadilan. “Jadi dengan ini saya menerima, yang mulia,” kata Noel, seperti dilansir dari Kompas.com.
Majelis hakim kemudian kembali memastikan sikap Noel terkait putusan tersebut. Namun Noel kembali menegaskan menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. “Menerima, yang mulia,” tegas Noel.
Dalam perkara ini, Noel didakwa terlibat dalam dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 5 tahun penjara. (P-*/ht)
