PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana masuknya aturan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Sikap ini disampaikan langsung oleh perwakilan JAMAK, Yupen Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/26).
Yupen menegaskan, posisi JAMAK sangat mendukung penuh pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, desain regulasi penegakan hukumnya harus dirancang secara matang dan tidak menabrak aturan hukum yang lebih tinggi.
"Ini kami kira posisi yang jelas bahwa kita pro pada pemberantasan korupsi, tapi pada pemberantasan korupsi yang desainnya juga harus jelas," ujar Yupen.
Tiga poin utama penolakan JAMAK
Dilansir dari Antara, JAMAK memaparkan tiga landasan utama yang mendasari penolakan terhadap penerapan pasal kekayaan tak wajar tersebut.
Pertama, terkait konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dikatakan, penerapan illicit enrichment dinilai berpotensi kuat melanggar Pasal 28H ayat (4) U-U-D 1945 yang menjamin hak milik pribadi tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil juga rawan terabaikan.
Kedua, sistematika ekosistem hukum dan asas legalitas. Mekanisme ini dikhawatirkan mengacak-acak asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan proses hukum yang semestinya (due process of law). Jika aturan ini diadopsi, seseorang dipaksa melakukan pembuktian terbalik atas setiap selisih harta yang dimilikinya. Jika gagal, yang bersangkutan bisa langsung dipidana.
Ketiga, realitas transnasional dan fakta hukum. JAMAK mengingatkan bahwa ketidakwajaran kekayaan tidak bisa serta-merta disamakan dengan harta hasil tindak pidana.
Ingatkan negara agar tidak asal sita
Menurut JAMAK, tidak sedikit masyarakat atau pejabat yang mengalami lonjakan harta secara mendadak karena faktor legal yang sah, sehingga negara tidak boleh langsung menaruh kecurigaan tanpa dasar pidana yang kuat.
"Hal yang kemudian sudah terbukti tindak pidananya, maka negara harus merampas. Tetapi negara kan tidak boleh tiba-tiba suudzon bahwa setiap pejabat yang bertambah kekayaannya itu mesti dari hasil tindak pidana," ujar Yupen.
Melalui masukan ini, JAMAK berharap Komisi III DPR RI tetap mengedepankan kepastian hukum yang adil dan membatasi penggunaan mekanisme pembuktian terbalik hanya untuk situasi yang sangat spesifik, bukan diterapkan pada semua keadaan. (P-*/ht)
