PRIORITAS, 22/7/26 (Jakarta): Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan, reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua agenda yang berbeda, tetapi saling melengkapi dan perlu dilaksanakan secara bersamaan.
Ia menjelaskan, reformasi subsidi energi berfokus pada upaya mewujudkan keadilan sosial, sedangkan transisi energi diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7/26).
Eddy Soeparno menyampaikan pernyataan tersebut saat menjadi narasumber dalam Diskusi Kompas Institute bertajuk Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia.
Eddy mengungkapkan, penyaluran subsidi energi selama ini masih menghadapi tantangan karena belum tepat sasaran. Akibatnya, manfaat subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi dibandingkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, ia menilai reformasi subsidi perlu mengedepankan prinsip right-sizing dan right-targeting agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien, sekaligus melindungi masyarakat rentan dan memperkuat investasi pada sektor energi masa depan.
Ia juga mengusulkan perubahan skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi bantuan langsung kepada penerima manfaat yang didukung data akurat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.
“Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi,” ucap Eddy.
Eddy menegaskan, pengurangan subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran akan memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta menekan ketergantungan terhadap impor.
Selanjutnya Eddy juga mengingatkan, transisi energi berpotensi tidak berkelanjutan dari sisi fiskal serta kurang mencerminkan keadilan sosial apabila tidak disertai reformasi subsidi. Sebaliknya, reformasi subsidi tanpa arah transisi energi yang jelas hanya akan menjadi upaya penghematan jangka pendek tanpa menghasilkan perubahan struktural.
“Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan,” imbuh Eddy.
Reformasi subsidi dan transisi energi
Eddy menambahkan, perkembangan geopolitik global semakin menegaskan pentingnya mengintegrasikan reformasi subsidi dan transisi energi. Menurutnya, ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat perekonomian nasional rentan terhadap gangguan pasokan maupun gejolak harga di pasar internasional.
“Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi,” ujarnya.
Eddy menambahkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan transisi energi sebagai mesin pertumbuhan baru dan tidak sekedar mereduksi kebutuhan impor energi nasional semata.
“Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekedar jargon, tetapi mampu kita realisasikan melalui transisi energi yang berbasis pengembangan industri nasional,” tuturnya, demikian informasi yang diterima dari Antara. (P-Zamir)
