PRIORITAS, 30/7/26 (Jakarta): Dalam pernyataannya yang terbaru, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan, koruptor harus dimiskinkan. Karenanya, Gibran kembali mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan melalui unggahan ulang video pernyataan resminya di akun Instagram pribadi pada Sabtu (25/7/26) lalu.
Disebutkan dalam video yang sebelumnya dipublikasikan pada Februari 2026 dan kembali diunggah pada Juli 2026 itu, Gibran menegaskan juga, hukuman bagi pelaku korupsi tidak cukup hanya berupa pidana penjara saja.
"Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu kejahaan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tetapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi," ujar Gibran meyakinkan.
Rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi
Kemudian Gibran menyoroti masih rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Sebab, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2013–2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238 triliun.
Sedangkan data penanganan perkara Kejaksaan pada 2024 menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp310 triliun, tetapi aset yang berhasil dipulihkan ke kas negara hanya sekitar Rp1,6 triliun saja.
Kondisi tersebut, menurut Gibran, menunjukkan sebagian besar aset hasil korupsi masih belum berhasil dikembalikan kepada negara.
Jaringan terorganisasi, lintas negara, serta memanfaatkan teknologi
Selanjutnya Wapres menilai praktik korupsi saat ini semakin sulit ditangani karena melibatkan jaringan yang terorganisasi, lintas negara, serta memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan aset maupun melakukan pencucian uang.
Terkait itulah, ia menilai Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat agar aset yang berasal dari tindak pidana dapat segera disita dan dikembalikan kepada negara.
"Selama suatu aset dapat dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judi online, maupun tindak pidana perdagangan orang, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut dan mengembalikannya menjadi aset negara," tegasnya lagi.
RUU Perampasan Aset implementasi United Nations Convention against Corruption 2004
Lalu Gibran menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan implementasi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia.
Dalam regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
Adapun skema itu dinilai efektif untuk memulihkan kerugian negara, terutama apabila pelaku korupsi meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.
Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, libatkan berbagai kalangan
Kendati mendukung percepatan pengesahan, Gibran mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tetap dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan.
Gibran menilai, keterlibatan akademisi, praktisi hukum, dan profesional penting untuk memastikan regulasi tersebut memiliki mekanisme pengawasan yang kuat sehingga tidak disalahgunakan. Undang-undang tersebut, menurutnya, harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah bagi masyarakat yang tidak terlibat.
Belanda, Kolombia, Singapura, dan Italia sudah terapkan
Gibran lalu menunjuk sebagai perbandingan dengan menyebut sejumlah negara telah berhasil menerapkan mekanisme perampasan aset, di antaranya Belanda, Kolombia, Singapura, dan Italia.
Pada beberapa negara tersebut, aset hasil sitaan dari pelaku kejahatan bahkan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan fasilitas umum.
Karena itu, demikian Beritasatu.com melansir, Gibran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset agar regulasi tersebut segera disahkan dan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengembalikan aset negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (P-*/ jr)
