PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana paling lambat pada 15 Desember 2026.
Untuk mengejar tenggat tersebut, komisi ini menunjuk Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) dan anggota Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra sebagai wakil ketua.
Habiburokhman mengumumkan susunan pimpinan panja setelah Komisi III menggelar rapat internal bersama pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/26).
“Yang kedua, tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai ketua panja dan Saudara Sudeson Tandra sebagai wakil ketua panja,” ujar Habiburokhman.
Seiring penetapan pimpinan tersebut, Komisi III juga mempercepat agenda penyerapan aspirasi masyarakat.
Para anggota komisi sepakat memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang semula berlangsung pada masa sidang berikutnya menjadi selama masa reses saat ini.
Habiburokhman menjelaskan, perubahan jadwal itu bertujuan memberi ruang pembahasan yang lebih awal agar DPR dapat mengejar tenggat pengesahan.
Ia menegaskan bahwa komisi menargetkan penyelesaian RUU tersebut paling lambat pada pertengahan Desember.
“Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” ungkap Habiburokhman.
Untuk menghimpun pandangan yang beragam, Komisi III merencanakan RDPU bersama sedikitnya 20 elemen masyarakat.
Peserta yang akan mereka libatkan mencakup organisasi mahasiswa, dosen, advokat, hingga kalangan cendekiawan.
Selain membuka forum tatap muka, Komisi III juga menyediakan jalur penyampaian aspirasi secara tertulis.
Masyarakat yang terkendala jarak atau tidak dapat menghadiri RDPU bisa mengirimkan masukan melalui Sekretariat Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan regulasi sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya.
Masukan publik juga menjadi bagian dari proses yang perlu diperhatikan DPR dalam menyusun aturan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (6/10/26) telah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.
Dengan terbentuknya panja dan percepatan RDPU, Komisi III kini mengejar rangkaian pembahasan sesuai target waktu yang telah mereka tetapkan. DPR menargetkan proses tersebut mencapai tahap pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. (P-*/Khalied M)
