PRIORITAS, 7/9/26 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung penuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.
Sahroni menilai kehadiran regulasi ini akan menjadi "angin segar" bagi penegakan hukum di tanah air. Namun, ia mewanti-wanti potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) setelah undang-undang ini resmi disahkan.
"Jangan akhirnya Perampasan Aset menjadi abuse of power bagi aparat penegak hukum yang ada," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/26).
Dia menegaskan, seluruh proses penindakan wajib berpedoman pada hukum yang berlaku. "Yuk kita sama-sama pastikan bahwa Perampasan Aset ini pedomannya satu, memberantas korupsi. Tetapi bukan berarti melakukan kesewenang-wenangan," tambahnya.
Perampasan aset tanpa tuntutan pidana
Sementara itu, mendukung hal tersebut, pengamat hukum sekaligus advokat Shri Hardjuno Wiwoho menilai mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) sangat rasional. Langkah ini penting untuk memulihkan nilai ekonomi negara dari hasil kejahatan secara cepat.
Dilansir dari Antara, menurut Hardjuno, menanti proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap (inkrah) justru memberi celah bagi koruptor. Beberapa risiko penundaan tersebut antara lain pelaku memiliki waktu untuk melarikan aset ke luar negeri, risiko pengaburan atau penyembunyian aset hasil korupsi, dan proses peradilan konvensional yang memakan waktu terlalu lama.
Hardjuno juga menyentil modus klasik penyembunyian uang tunai dalam jumlah fantastis di rumah para makelar kasus yang sempat terbongkar baru-baru ini. Menurutnya, metode kuno seperti itu seharusnya bisa dicegah lebih cepat dengan UU Perampasan Aset.
Seperti sudah diberitakan sebelumnya, RUU Perampasan Aset sendiri ditargetkan untuk segera disahkan pada pertengahan Desember mendatang guna memperkuat taji pemberantasan korupsi di Indonesia. (P-Ant/ht)
